Transformative Dialogue: Pembangunan Yang Inklusif dan Meningkatkan Kesejahteraan

Bogor, 3/10/18) Sekolah Bisnis IPB berkerjasam dengan Yayasan TIFA, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Komda Bogor, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Bogor Raya menyelenggarakan Transformative Dialogue dengan mengangkat tema “Mengatasi Ketimpangan dengan Pembangunan Inklusif. Kegiata ini dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2018 bertempat di Gedung C Sekolah Bisnis IPB. Peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri atas Akademisi (dosen, mahasiswa dan pengelola pendidikan), Praktisi ekonomi, Anggota asosiasi ISEI, dan PERHEPI, Pemerintah, dan Yayasan Tifa dan mitra-mitranya serta dari Media yang berjumlah 100 peserta.

Kegiatan ini dilakukan karena adanya ketimpangan ekonomi baik di perkotaan dan perdesaan masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini Ratio penduduk Indonesia hanya turun sebesar 0,001 dari 0,394% pada September 2016 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Penurunan Gini Ratio pada 2017 tersebut terjadi di daerah perkotaan dari 0,409 pada September 2016 menjadi 0,407 pada Maret 2017. Sementara Gini Ratio di daerah pedesaan justru meningkat dari 0,316 pada September 2016 menjadi 0,320 pada Maret 2017. Riset The SMERU Research Institute dengan dukungan Yayasan Tifa menemukan bahwa desa-desa di Indonesia makin sejahtera namun makin timpang. Selain itu juga ditemukan adanya perubahan struktur ekonomi, di mana salah satu yang paling menonjol adalah semakin berkurangnya kontribusi sektor pertanian dibandingkan dengan sektor industri dan jasa. Transisi tersebut mengakibatkan bergesernya jumlah tenaga kerja, sektor kerja dan lokasi kerja penduduk perdesaan. Studi yang dilakukan oleh INFID menunjukan bahwa kesempatan kerja adalah salah satu penyebab ketimpangan dan anak muda dan perempuan merupakan kelompok paling rentan dalam sistem ketenagakerjaan saat ini. Angkatan kerja terbesar yang berusia muda dan berpendidikan rendah tidak sesuai dengan kebutuhan industri yang membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi. Untuk itu dalam beberapa tahun terakhir Yayasan Tifa menjalankan program bersama INFID untuk mendorong kebijakan kerja layak untuk anak muda dan perempuan. Upaya mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif juga dilakukan dengan demokratisasi tata kelola ekonomi lokal di wilayah perdesaan. Sejumlah lembaga dengan dukungan Yayasan Tifa telah melakukan pemetaan pemangku kepentingan, penyadaran kritis warga, dan penguatan internal kelembagaan. Proses perumusan kebijakan, alokasi sumberdaya, dan anggaran di tingkat desa dan supra desa juga diupayakan berada di bawah kuasa warga.

Pemerintah melalui berbagai bentuk kebijakan dan program juga mengupayakan penghapusan ketimpangan. Sejumlah program di bidang ketenagakerjaan (vokasi), penyaluran dana desa, dan penguatan lembaga ekonomi lokal diklaim berhasil. Namun masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Disisi lain, sektor pertanian dan UMKM masih berupaya mencari peluang untuk turut serta dalam geliat pembangunan dengan segala keterbatasannya terhadap akses teknologi, informasi, modal dan juga pasar. Ada harapan besar agar program-program pembangunan tersebut lebih humanis sehingga tidak sampai meminggirkan pelaku dominan perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, tingkat kesenjangan dan kemiskinan tidak semakin terbuka lebar.

Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan adalah sebagai forum pertukaran pengetahuan dan pemikiran antara kalangan akademis dan masyarakat sipil mengenai persoalan ketimpangan ekonomi, mengeksplorasi upaya-upaya yang telah dilakukan masyarakat sipil untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, dan sebagai wadah menginisiasi dan memperkuat sinergi kerja-kerja masyarakat sipil dan kalangan akademis.

Acara ini diawali sambutan oleh Prof.Dr. Noer Azam Achsani, Sekolah Bisnis IPB (SB-IPB), dan Ketua Yayasan TIFA Foundation. Selanjutnya, dilanjutkan dengan diskusi bersama pakar yang bagi menjadi 2 sesi diskusi. Diskusi Sesi 1 mengangkat tema “Demokratisasi Tata Kelola Ekonomi Lokal; Sebuah Upaya Mengatasi Ketimpangan di Perdesaan” dengan pembicara Nila Wardha (The SMERU Research Institute menyajikan Hasil Studi Dinamika Ketimpangan di Perdesaan Indonesia), Dina Mariana (Institute for Research and Empowerment (IRE) menyajikan materi Mengembangkan Tata Kelola Ekonomi Lokal yang Demokratis untuk Memaksimalkan Akses dan Kemanfaatan bagi Masyarakat Desa Terutama Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga yang dikepalai oleh Perempuan), Said Abdullah (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) dengan materi Pengembangan Model Bisnis Inklusif Untuk Peningkatan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Masyarakat), Nikmah (INFID / Koalisi Masyarakat Sipil untuk Ketenagakerjaan membawakan materi Mendorong Kebijakan Kerja Layak untuk Anak Muda dan Perempuan dalam Rangka Penurunan Ketimpangan).

Diskusi Sesi 2 mengangkat tema “Pembangunan yang Inklusif dan Meningkatkan Kesejateraan” dengan pembicara Perry Warjiyo, SE, MSc, PhD, (Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)) dengan menyajikan Pembangunan yang Inklusif bagi sektor UMKM, Prof.Dr.Ir. Hermanto Siregar (Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) menyajikan Pembangunan Sektor Pertanian yang Inklusif dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Era Industri 4.0) dan Prof.Dr. Noer Azam Achsani, Sekolah Bisnis IPB (SB-IPB) dengan materi Perspekstif akademik dalam pembangunan untuk mengatasi ketimpangan.